Terkait Rencana Pengosongan Lahan Tanah di Jalan Yos Sudarso, Pemprov DKI Jakarta Diminta Meninjau Kembali SP-2

WartaOne, Jakarta- Gencarnya Pemprov DKI melakukan penggusuran terhadap bagunan-bagunan liar yang ada di Provinsi DKI Jakarta banyak mendapatkan apreseasi dari berbagai kalangan, Namun tidak sedikit juga masyarakat yang mencibir akan kebijakan yang dilakukan Pihak Pemprov DKI karena dianggap banyak hak-hak masyarakat dirampas. Seperti rencanya pengosongan lahan tanah di Jalan Yos Sudarso Nomor 19 RT 009/06 Kelurahan Sungai Bambu, Sunter Jakarta Utara seluas 4.600 meter.

Berdasarkan Surat Peringatan Kedua (SP-2) yang disampaikan oleh Kepala Kantor Satpol PP Jakarta Utara bapak Choirudsin Nomor : 1005/-1.758 Prihal Peringatan Kedua tanggal 17 Mei 2016 Tembusan Gubernur DKI Jakarta, Kepala BPKAD Provinsi Jakarta, Kepala Satpol PP Provinsi DKI Jakarta, Walikota Jakarta Utara, Kapolres Metro Jakarta Utara, Dandim 0502 Jakarta Utara, Dan Subgar Jakarta Utara, Asisten Pemerintahan Sekko Jakarta Utara, Kepala Badan Kesbangpol Jakarta Utara, Kepala Suku Dinas Kominfo dan Kehumasan Jakarta Utara, Camat Tanjung Priuk, Kabag Hukum Setko Jakarta Utara, Kabag Tata Pemerintahan Jakarta Utara, Lurah Sungai Bambu yang ditujukan kepada penghuni diatas tanah tanah seluas 4.600 meter yang terletak di Jalan Yos Sudarso Nomor 19 RT 009/06 Kelurahan Sungai Bambu, Sunter Jakarta Utara.

Lokasi Tanah di Jalan Yos Sudarso

Lokasi Tanah di Jalan Yos Sudarso

Pihak Ahli Waris Diki Noviyantara Keluarga alm. Dedi Hamid kepada WartaOne menjelaskan “Hak atas kepemilikan tanah ini dapat dibuktikan dengan Surat Egindom, Surat Jual Beli Tanah Garapan dan Displaying dari Kantor BPN Kota Administrasi Jakarta Utara”

“Kami berharap agar kiranya Pemprov Dki Jakarta meninjau kembali Surat Peringatan Kedua (SP-2) yang telah dilayangkan karena lahan tanah tersebut adalah milik keluarga ahli waris Dedi Hamid dan bilamana ada pihak tertentu yang mengaku memiliki hak tanah tersebut, harus dapat membuktikan kepemilikan berupa surat surat asli,”tegas Diki.

“Dan kami mohon kepada Pihak Pemrov DKI agar berlaku adil, jangan main gusur seenaknya saja karena setiap warga Negara Indonesia memiliki hak yang sama dalam mencari keadilan, Kalau kami diminta untuk membuktikan Dokumen asli atas kepemilikan tanah tersebut kami akan perlihat dan dapat dipertanggungjawabkan didepan hukum,”tutup Diki Noviyantara.

Subscribe

Ikuti informasi penting, menarik dan dekat dengan kita sepanjang hari, hanya di WartaOne.co.id

No Responses

Comments are closed.