Surat Terbuka Kepala Perwakilan WartaOne Indonesia Prov.Sumbar Untuk Dewan Pers Nasional

nanang-rama-kepala-perwakilan-wartaone-sulbar

Nanang Rama, Kepala Perwakilan WartaOne Indonesia Prov. Sulbar

Mencermati Surat Edaran Dewan Pers Nomor 01/SE-DP/1/2014 yang di tandatangani oleh Ketua Dewan Pers Prof. Dr. Bagir Manan, SH.M.CL pada dasarnya telah menyampaikan empat point penting. Didalam empat point tersebut, pada point pertama saya menangkap niat baik bahwa hal itu merupakan upaya Dewan Pers yang baik dalam membenahi media massa ditanah air yakni dalam porsi perusahaannya.

Dalam Edaran itu disebutkan “Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia. Sesuai standar perusahaan pers, badan hukum yang dimaksud diatas berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau badan-badan hukum lainnya yang dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Badan hukum lainnya yaitu Yayasan atau Koperasi”. Demikian bunyi surat tersebut yang menurut saya surat tersebut sarat dengan pembenaran-pembenaran (justifikasi).

Dalam surat edaran tersebut, saya berpendapat bahwa Prof. Dr. Bagir Manan, SH.M.CL setidaknya telah memposisikan dirinya terlalu jauh, yakni bertindak selaku Hakim Mahkamah Konstistusi (MK) dengan menafsirkan kembali UU Nomor 40 Tahun 1999 pasal 9 ayat 2 yang sudah terkodivikasi dengan sangat jelas.

Berikut klausul pada pasal 9 ayat 2 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, “Setiap Perusahaan Pers Harus Berbentuk Badan Hukum Indonesia”. Bahkan, di dalam peraturan penjelasnya, pasal 9 ayat 2 tersebut dikatakan “Cukup Jelas”.

Hanya saja, Prof. Dr. Bagir Manan, SH.M.CL kemudian kembali menafsirkan Pasal 9 ayat 2 tersebut dan membuat peraturan penjelas secara sepihak dengan mengatakan bahwa “badan hukum yang dimaksud diatas berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau badan-badan hukum lainnya yang dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Badan hukum lainnya yaitu Yayasan atau Koperasi”. Pendapat saya, pernyataan Ketua Dewan Pers tersebut Inconstitutional, karena telah menafsirkan pasal 9 ayat 2 tersebut berdasarkan “kepentingan diatas kepentingan” atau tanpa berlandaskan kepada peraturan yang jelas.

Hal tersebut kemudian kembali di ulang berupa kalimat langsung dari Ketua Dewan Pers Prof. Dr. Bagir Manan, SH.M.CL, dalam keterangannya di republika.co pada rabu 25 Juni 2014 pukul 11:38 WIB memberi komentar dengan judul pemberitaan “Mulai 1 Juli 2014, perusahan Pers wajib berbadan hukum PT”, katanya dalam pemberitaan itu.

Selanjutnya, mengutip siaran Pers Rabu (03/09/14) dengan judul “Badan Usaha Pers”, pada dasarnya  Prof. Dr. Bagir Manan, SH.M.CL kembali menjustifikasi dengan mengatakan bahwa “CV (Comanditer Vennootschap) bukanlah badan hukum yang sah di Indonesia untuk pendirian sebuah perusahaan pers”.

Berikut beberapa point lainnya dalam Siaran Pers tersebut ”,.Belum semua perusahaan Pers berbadan hukum. Dengan demikian secara formal perusahaan pers semacam ini belum memenuhi ketentuan UU Nomor 40 Tahun 1999. Bentuk badan usaha ini (CV) hanya untuk menampung keinginan (hasrat) jurnalistik tanpa memerlukan modal yang terlalu besar dan mungkin sekedar untuk memenuhi kebutuhan (media) lokal”. Begitu Opini Subyektif tersebut dikemukakan Prof.Dr. Bagir Manan, SH.M.CL.

Menurut saya, fatwa yang dikeluarkan Ketua Dewan Pers tersebut pada dasarnya telah mencampuri kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK), yang mana lembaga tersebut telah diberikan hak oleh Negara untuk melakukan pengujian serta menginterpretasikan Undang-undang yang masih bersifat abstrak, atau apabila klausul dari suatu produkUndang-undang telah mendatangkan perbedaan penafsiran ditengah masyarakat Indonesia (Pengantar Hukum Indonesia:Yulies Tiena Masriani, SH.M.hum).

Sebab, saat ini Ketua Dewan Pers yang dimaksud telah membuat peraturan penjelas secara sepihak mengatakan bahwa badan hukum Indonesia yang dimaksud adalah “PT, Koperasi atau Yayasan”. Padahal di dalam peraturan penjelasnya, pasal 9 ayat 2 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers tersebut secara terang telah menuliskan “Cukup Jelas”.

Cukup jelas yang dimaksud dalam penjelasan UU ini maksudnya apa? Harus berbentuk PT, begitukah? Kan tidak seperti itu, lalu kenapa kemudian Dewan Pers menekankan sebuah keharusan untuk berbadan hukum PT, dasar undang-undangnya yang mana? Kira-kira begitu.

Terlepas dari semua itu, sebagai pelaku media setidaknya hal ini disampaikan sebagai bahan pertimbangan untuk Dewan Pers dalam berperan. Namun begitu, kita tetap memberi dukungan dan sebagai warga Negara yang taat terhadap hukum, bilamana konsiderans tentu wajib untuk dijalankan namun tidak berarti dengan serta merta, bahkan dengan cara melakukan pembenaran-pembenaran hingga pernyataan yang telah di sampaikan Ketua Dewan Pers sejatinya telah mencampuri kewenangan lembaga tertentu yang memang berkompeten untuk menafsirkan Undang-undang.

Perlu dipahami oleh aparat penegak hukum dan umumnya masyarakat Indonesia bahwa kita tidak sedang membuka soal besar ini, namun paling tidak saat ini pers mengemban tanggung jawab demokrasi yang jujur dan berkeadilan. Dalam segala lini, selain aparat penegak hukum, Pers masih memiliki beban moril yang amat besar untuk bagaimana membenahi NKRI dalam bingkai Negara kesatuan. Karena itulah vondasi pers harusnya diletakkan pada tempat yang tepat, untuk selanjutnya pers tidak selalu menjadi “buah bibir tak sedap” Rakyat Indonesia.

Dengan demikian, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menutup diri dari pers. Hal tersebut jelas bertentangan dengan nafas kebebasan pers untuk mencari dan mengolah berita sebagaimana yang amanatkan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang PERS.

Subscribe

Ikuti informasi penting, menarik dan dekat dengan kita sepanjang hari, hanya di WartaOne.co.id

No Responses

Comments are closed.