Jika Tagop Sudarsono Dilantik Jadi Bupati Bursel, SK Mendagri Cacat Hukum

WartaOne, Jakarta- Rencana penandatanganan SK pelantikan Bupati terpilih Kabupaten Buru Selatan (Bursel) Provinsi Maluku Tagop Sudarsono tanggal 22 Juni 2016 oleh Mendagri Cahyo Kumolo.

“Sungguh ironis jika Tagop Sudarsono tetap dilantik kembali menjadi Bupati Bursel, SK Mendagri dianggap cacat hukum, Karena Tagop telah melanggar larangan  6 bulan jelang Pilkada, dimana petahana memutasi seorang PNS bernama Ir. Agus Rulie Mochammad Raharusun, MM,”beber Tokoh Pemuda Buru Selatan, Gusrin Lessy SH, MH, Jumat (17/06).

Pelanggaran Tagop dibuktikan sesuai amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Ambon dengan surat pemberitahuan putusan nomor: 04/G/2016/PTUN.ABN tanggal 16 Juni 2016.

Dalam perkara antara Ir. Agus Rulie Mochammad Raharusun , MM sebagai penggugat melawan Bupati Bursel Tagop Sudarsono Soulisa, yang amar putusannya dalam pokok sengketa mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Yaitu membatalkan SK pemberhentian oleh Tagop Sebagai Bupati saat itu dicabut dan mengembalikan kembali jabatan srtuktural  Ir. Agus Rulie Mochammad Raharusun, MM.

Kemudian Tagop sebagai Bupati juga diwajibkan mengangkat harkat dan martabat  Ir. Agus Rulie  Mochammad Raharusun, MM.  Tagob juga di perintahkan untuk membayar  ganti rugi sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) akibat memberhentikan Ir. Agus Rulie  Mochammad Raharusun ,MM serta Bupati Bursel juga di hukum membayar biaya perkara.

Sehingga apa yang menjadi peraturan pemerintah maupun UU telah mengisyaratkan bahwa Petahana atau kepala daerah yang masa jabatannya segera habis dan hendak maju lagi di pemilihan kepala daerah tidak diperkenankan memutasi pegawai negeri sipil (PNS).

Lebih lanjut Gusrin menjelaskan,”Bersasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota”

“Pasal 71 ayat 1 UU juga disebutkan,  pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan kepala desa  dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye”

“Pada ayat 2 diatur pula bahwa petahana atau incumbent dilarang melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum masa jabatannya berakhir”

“Kemudian pada ayat 3 disebutkan, petahana dilarang menggunakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah untuk kegiatan pemilihan 6 bulan sebelum masa jabatannya berakhir”

Gusrin menambahkan,“petahana juga tidak boleh menjalankan program dan kegiatan untuk kepentingan pemilihan 6 bulan sebelum pemungutan suara”

“Namun Bupati Kabupaten Bursel ini punya pandangan lain entah mengerti atau tidak akan hal ini, sudah sangat jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, “tandasnya.

“Kalau seorang Kepala Daerah atau Bupati  sudah seperti ini apakah masih layak untuk memimpin Bursel  kembali dan tetap dilakukan penandatangan SK Bupati oleh Mendagri Tjahjo Kumolo serta diperbolehkan oleh Presiden RI,”tutupnya. (alx/rmp-red)

Subscribe

Ikuti informasi penting, menarik dan dekat dengan kita sepanjang hari, hanya di WartaOne.co.id

No Responses

Comments are closed.