Dugaan Pelanggaran dan Pencemaran Nama Baik yang Dilakukan Anggota Polres Merauke Dilaporkan ke Divisi Propam

“Kadiv Propam Mabes Polri Diminta Memproses Oknum Polisi yang Terbukti Melakukan Pelanggaran-Pelanggaran SOP Dalam Penanganan Perkara”

WartaOne, Jakarta- Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (UU Kepolisian) telah ditegaskan bahwa fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Adapun tujuan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan Hukum Pidana, maka tugas Kepolisian antara lain adalah menegakan hukum dengan menjunjung Hak Asasi Manusia sebagai wujud dari fungsi pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat.

Namun sungguh ironis kasus salah tangkap dan pencemaran nama baik masih terjadi di Republik Indonesia, permsalahan ini yang belum disadari sepenuhnya oleh beberapa penegak hukum kita, betapa sedih dan sakitnya kalau hak asasi manusia itu dilanggar, walau rambu-rambunya sudah diatur dalam pasal-pasal KUHAP, Seperti Dugaan pelanggaran dan pencemaran nama baik yang Diduga Dilakukan Anggota Polres Merauke yang telah Dilaporkan ke Divisi Provesi dan Pengamanan Polri Bagian Pelayanan Pengaduan, Surat Penerimaan Surat Pengaduan Propam Nomor: SPSP2/971/IV/ 2016/BAGYANDUAN Jakarta, 06 April 2016 melalui Kantor Hukum M.L SITOHANG, SH & REKAN, Frans Lading, SH., MH dan Maria Lince Sitohang, SH., MH. adalah Advocat & Konsultan Hukum bertindak dan atas nama Lodewik Sebastian Rissakota dan Mathias Rissakota.

Frans Lading, SH., MH

Frans Lading, SH., MH, Kuasa Hukum Korban Pelanggaran dan Pencemaran Nama Baik yang Diduga Dilakukan Anggota Polres Merauke Dilaporkan ke Divisi Propam

Berdasarkan tembusan Kronologis Kejadian dari kuasa hukum korban pelanggaran dan pencemaran nama baik melalui email Redaksi Media Nasional & Online WartaOne Indonesia (24/04/16).

  1. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2016 sekitar pukul 00.30 wit, Klien kami yang bernama Lodewik Sebatian Risakotta dan Matahias Adolof Risikotta , sedang duduk di teras rumah yang terletak depan Bandara PGT Merauke dan bertepatan disebrang jalan ada sekelompok anak-anak muda yang duduk bergerombolan.
  1. Bahwa Selang beberapa saat kemudian ada seorang pemuda lewat dengan menggunakan sepeda motor RX King berwarna hitam. Setelah pemuda tersebut  lewat melintas di depan rumah klien kami dan melewati segerombolan pemuda yang sedang duduk di depan rumah/diluar pagar rumah klien kami, tiba-tiba salah satu di antara anak-anak muda yang sedang bergerombol ada yang berteriak dengan kalimat …”itu sudah motor kita yang hilang.
  1. Karena adanya suara teriakan kemudian bergeraklah semua anak-anak gerombolan itu dan mengejar pemuda yang lewat dengan menggunakan sepeda motor RX King Warna Hitam dan karena klien kami mendengar teriakan itu maka klien kami mengikuti dari belakang sekelompok anak-anak gerombolan tersebut, namun setelah sampai di tempat kejadian klien kami melihat pengendara motor tadi’ sudah terjatuh dan terkapar di pinggir bahu jalan.
  1. Sesudah itu anak-anak gerombolan pun pergi dengan membawa motor korban, korban pun tertinggal di tempat kejadian perkara dan banyak warga yang datang lalu bertanya kepada korban tapi tidak ada yang menolong karena masyarakat berfikir bahwa memang dia pelaku pencuri motor tersebut, karena karena klien kami merasa kasihan maka klien kami membantu untuk mengantar korban pulang ke rumah, akan tetapi salah satu dari klien kami atas nama Mathias  Adolof Risikotta alergi dan takut melihat darah maka klien kami meminta tolong kepada teman lainnya untuk mengantar pulang korban ke rumah nya.
  1. Bahwa sesudah itu mereka (korban dan teman klien kami mengantar korban pulang kerumahnya)  sesudah itu  klien kami  langsung pulang ke rumah. Selang 20 menit korban yang tadi di pukuli itu balik kembali ke tempat kejadian dengan segerombolan pemuda membawa alat tajam dan menanyakan kepada klien kami (Mathias  Adolof Risikotta ) lalu Korban bertanya siapakah yg memukul saya tadi dan membawa kabur motor saya ? Klien kami menjawab kepada korban ,saya tidak tau siapa yg pukul koe tadi , saya dengan kakak saya yang tadi menolong anda!!!
  1. Bahwa setelah korban mendengar penjelasan klien kami , korban pun langsung jalan dengan sekumpulan orang / teman-temannya. Kemudian tanggal 25 Januari 2016 pagi ada seseorang anggota Polres Merauke dari Tim Buser bernama BRIGADIR MUHAMAD YASIN datang pada hari senin pukul 09.00 pagi dan menanyakan mengenai kasus tersebut dan klien kami pun langsung jujur menjelaskan sesuai dengan apa yang mereka ketahui mengenai permasalahan itu, bahwa klien kami mengatakan kepada buser bahwa  mengenal dan melihat anak anak yang membawa lari motor korban dan klien kami juga menyampaikan kepada buser tersebut bahwa sebenarnya malam itu korban yang di pukul datang tanya kepada saya tapi saya takut menyampaikan karena nanti di sebut sebagai orang yang megadu domba /provokator. Jadi  kedatangan  buser tersebut  saya memberitahukannya dan menceritakan nya yang jujur tentang hal tersebut diatas.
  1. Bahwa pada hari senin tanggal 25 Januari 2016 kira-kira pukul  22.30 Wit malam tim buser dari Polres Merauke sebanyak 4 (empat) orang  datang kerumah klien kami  antara lain AIPTU RUSMEDI ZAM-ZAM; 2. BRIGADIR MUHAMAD YASIN; 3. BRIGADIR ARNOLD FESTUS PADWA; dan yang ke 4 (Klien kami tidak mengenal namanya) dengan tidak sopan dan  membawa klien kami ke polres Merauke.
  1. Bahwa dalam hal kedatangan tim buser tersebut kerumah klien kami serta membawa klien kami tersebut ke Polres Merauke tidak dijelaskan kepada klien kami statusnya sebagai apa? Karena tidak ada surat pemberitahuan/sprindik dari Kepolisian Ressort Merauke dan Klien kami berada dalam tekanan dan bentakan yang dilakukan anggota Tim Buser Polres Merauke  ketika klien kami akan dibawa ke Polres Merauke dan disaksikan oleh kedua orang tua klien kami sehingga klien kami bersedia untuk di bawa tim buser ke Polres Merauke untuk di mintai keterangan.
  1. Bahwa menurut keterangan klien kami setelah mereka tiba di kantor polisi sebelum di BAP Kabag Ops pun masuk ke dalam ruangan Serse dan berbicara kepada penyidik nya bahwa ..“untuk tujuh pelaku yang di tangkap buser ini data data dan fotonya nanti taruh di meja saya untuk di laporkan ke polda papua”….
  1. Bahwa setelah itu Klien kami pun di BAP dengan 5 orang lain nya  selama 3 jam dan setelah penyidik mengambil data dari klien kami, penyidik  mengatakan bahwa klien kami berdua ini berstatus sebagai saksi .
  1. Sesudah salah satu seorang pelaku yang di periksa penyidik menyebutkan kalau klien kamipun juga ikut memukuli korban akan tetapi  Klien kami langsung bicara kepada penyidik yang BAP untuk coba tanyakan sendiri kepada korban yang di pukuli  dan penyidik pun langsung keluar dari ruangan dan langsung bertanya kepada korban untuk mengklarifikasi kepada korban dan korban pun menyebutkan bahwa klen kami yang menolong korban. Selesai bertanya kepada korban penyidik pun kembali kedalam ruangan dan langsung menyelesaikan penyidikan buat klien kami dan klien kami di perbolehkan untuk pulang kerumah pada selasa subuh sekitar pulu 02.00 dini hari.
  1. Bahwa keesokan hari nya pada hari selasa tanggal 26 januari 2016 pukul 03.30 wit ada sms dari salah satu pelaku diyujukan kepada klien kami untuk ikut membayar sejumlah uang untuk biaya pengobatan korban sebesar Rp 3.000.000,- (3 juta rupiah). Namun karena klien tidak melakukan perbuatan tersebut maka mereka pun tidak mau membayar. Kemudian 5 orang ini pun mengumpulkan uang untuk membayar denda sekitar 20 jt kepada korban pada tanggal 28 januari 2016 dengan maksud agar supaya  keluarga korban mencabut tuntutan dan sesudah membayar sejumlah uang ganti pengobatan sebesar Rp 17.000.000,- (Rp17jt) yang sehingga permasalahan tersebut dinyatakan selesai.
  2. Bahwa kasus permasalahan tersebut sebenarnya sudah selesai pada tanggal 26 Januari 2016 dan 2 orang pelakunya sudah di bebaskan oleh Polres Merauke.
  1. Kemudian pada tanggal 29 januari 2016 klien kami sekeluarga merasa kaget dan terpukul atas peryataan-peryataan beberapa oknum Polres Merauke di sebarkan Media Sosial beredar foto foto klien kami sebagai pelaku pencurian dengan kekerasan bersama dengan 5 pelaku lain

Selanjutnya Pertayaan dari Kuasa Hukum  Korban adalah :

  1. Apakah yang menjadi ketentuan atau dasar hukum dari Kabag OPS memberikan peryataan di medsos bahwa klien kami ini disebut sebagai pelaku?
  2. Kenapa persoalan ini di share ke media dan diteruskan oleh Polres Merauke ke beranda Facebook Humas Polda Papua padahal persoalan ini telah diselesaiakan secara kekeluargaan ?
  3. Anggota Polres Merauke ini dalam hal Tim Buser menangkap tidak mengacu pada SOP Polri/prosedural ?
  4. Apakah Kabag OPS mengetahui batasan kewenangannya?
  5. Ketika Permasalahan dinyatakan selesai tanggal 26 Januari 2016 kemudian oknum anggota polres Merauke membuat pernyataan di medsos tanggal 29 Januari 2016 bahwa “telah berhasil menangkap tujuh pelaku curas di surat kabar cendrawasih post tanggal 29 Januari 2016 dan media online Tabloid Bongkar tanggal 29 Januari 2016 disertai dengan foto – foto klien dengan pelaku yang sebenarnya serta Akun humas polres Merauke membagikan tautan atau berita di akun facebook polda Papua.

“Bahwa berdasarkan kronologis diatas kami kuasa hukum korban berpendapat bahwa ada kesalahan prosedural yang telah dilakukan oleh oknum Polres Merauke  dalam menangani permasalahan tersebut,  yang mengakibatkan klien kami sangat dirugikan dan terkait pernyataan-peryataan di Media sosial dan media cetak yang keliru dari pihak Polres Merauke yang mengakibatkan nama baik keluarga klien kami tercemar”

“Untuk itu kami mengurai bahwa adanya dugaan pelanggaran prosedural yang tidak sesuai dengan aturan aturan dan ketentuan hukum yang berlaku yang di lakukan pihak Polres Merauke, yang  antara lain  sebagai berikut:

  1. Bahwa Oknum Anggota Polres Merauke dalam hal ini telah mengabaikan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (UU Kepolisian) telah ditegaskan bahwa fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Adapun tujuan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan Hukum Pidana, maka tugas Kepolisian antara lain adalah menegakan hukum dengan menjunjung Hak Asasi Manusia sebagai wujud dari fungsi pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat.
  1. Bahwa Oknum Polres Merauke mengabaikan Pasal 17 KUHAP, Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHAP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
  1. Bahwa Anggota Polres Merauke mengabaikan Pasal 11 ayat (1) huruf b Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Perkap 8/2009”)
  1. Bahwa Oknum Anggota Polres Merauke mengabaikan Pasal 1 angka 20 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) jo. Pasal 33 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (“Perkap 14/2012”)
  1. Bahwa Oknum Anggota Polres Merauke mengabaikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003, Pasal 4 huruf d , yang berbunyi :“melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.
  1. Bahwa Oknum Anggota Polres Merauke mengabaikan Pasal 10 huruf a Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia (Perkap KEPP).
  2. Bahwa oknum Anggota Polres Merauke diduga melakukan tindak pidana yang di atur dalam UU ITE, pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Pasal 45 ayat (1). Alasan kami mengatakan demikian karena Kabag OPS membuat peryataan bahwa Polres Merauke telah berhasil menangkap 7 Pelaku pengeroyokan ( dimuat oleh Tabloit Bongkar dan dibagikan Humas Polres Merauke tautan tersebut ke Humas Polda Papua”

“Akibat dari pelanggaran/kesalahan yang dilakukan oknum anggota Polres Merauke dalam proses ini, klien kami sangat mengalami gangguan psikis apalagi sealah seorang klien kami adalah berstatus seorang mahasiswa yang masih aktif. Klien kami merasa terpukul akibat pernyataan – pernyataan yang di muat di media sosial dan media cetak yang dilakukan oleh oknum polisi, dan keluarga besar klien kami sangat terpukul dan merasakan dampak yang di alami oleh klien kami ini sangat malu. Keluarga klien kami mendorong untuk melaporkan oknum polisi tersebut anggota Polres Merauke yang terlibat dalam permasalahan  ini agar Kadiv PROPAM MABES POLRI memberikan sanksi  kepada oknum anggota Polres Merauke yang tidak profesional dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sehingga ke depannya tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban atas keteledoran yang dilakukan oleh oknum anggota Kepolisian Republik Indonesia yang tercinta ini”

“Nama-Nama Pimpinan Polres Merauke adalah AKBP Sri Satyatama, Sik (Kapolres), AKP Chandra (Kasatreserse), KOMPOL Marthin Koagouw, SH (Kabag OPS), AKP. Richard Nainggolan (Humas)”

“Adapun nama-nama Anggota yang terlibat dalam penangkapan jam 10.30 Wit: Tim Buser : 1. AIPTU RUSMEDI ZAM-ZAM, 2. MBRIGADIR MUHAMAD YASIN, 3. BRIGADIR ARNOLD FESTUS PADWA, 4. Nama tidak dikenal Oleh klien kami

Kepada WartaOne Kuasa Hukum Korban pelanggaran dan pencemaran nama baik yang Diduga Dilakukan Anggota Polres Merauke Frans Lading, SH., MH melalui WhatsApp “Aparat penegak hukum harus hati-hati dalam menyelesaikan kasus yang terjadi dalam masyarakat karena hal tersebut akan melanggar hak asasi manusia yang merupakan subyek hukum. Jika institusi polri ingin dihargai masyarakat. Maka proses oknum polisi yang melanggar aturan apalagi melanggar hak rakyat”

“Saya berharap kadiv Propam Mabes Polri benar-benar memproses oknum polisi yg terbukti melakukan pelanggaran-pelanggaran SOP dalam penanganan perkara, Kadiv Propam Mabes Polri harus berpatokan dan konsisten pada komitmen Undang-undang maupun Aturan Kepolisian sendiri  yaitu dengan diterbitkannya peraturan pelaksana, yaitu:

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin POLRI ;
  2. Peraturan Kepala Kepolisian Negera Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip & Standar Hak Azasi Manusia Dalam  Penyelenggaraan Tugas POLRI ;
  3. Peraturan Kepala Kepolisian Negera Republik Indonesia Nomor Pol: 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  4. Peraturan Kepala Kepolisian Negera Republik Indonesia Nomor Pol: 8 Tahun 2006 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  5. Keputusan Kepala Kepolisian Negera Republik Indonesia Nomor: Kep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 Tahun 2002  tentang Organisasi dan Tata Kerja Polri di daerah ( POLDA )
  6. Surat Keputusan Nomor Pol: Skrp/1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Pentujuk Pelaksana (Juklak) dan Petunjuk Tehnis (Juknis) Proses Penyidikan Tindak Pidana ;

Merajalelanya praktek mafia yang terjadi dalam proses peradilan kasus salah tangkap yang masih terjadi di Indonesia ini juga sangat mempengarugi jalannya proses peradilan sehingga tidak lagi mengindahkan hak-hak orang lain yang memerlukan perlindungan hukum,”tutup Fras. (alx/rmp-red)

Foto Dari Tabloid Bongkar

Foto 2 Orang (kanan) dan Berita Korban Pelanggaran dan Pencemaran Nama Baik dimuat Pada Media Online Tabloid Investigasi Bongkar

IMG-20160429-WA0009

Tautan Humas Polres Merauke

Akun Humas Polres Merauke Membagikan Tautan Berita Penangkapan

Berita Penangkapan Pelaku Curas Merauke

Berita Penangkapan Yang Dimuat di Koran

IMG-20160429-WA0007

Komentar Masyarakat Terhadap Pelaku Curas

Komentar Masyarakat di Media Sosial dan Online Terhadap Berita Yang Dimuat Tentang Pelaku Curas

Subscribe

Ikuti informasi penting, menarik dan dekat dengan kita sepanjang hari, hanya di WartaOne.co.id

No Responses

Comments are closed.