Direktur RS Reysa Permata Cikedung Indramayu, Ternyata PNS Bermasalah

WartaOne, Indramayu– Rumah Sakit Reysa Permata di Desa Cikedung Lor, Kec. Cikedung, Kab. Indramayu, Jawa barat, yang disebut-sebut milik tersangka KPK Rohadi, ternyata Direkturnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) bermasalah.

Setelah Rohadi tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rumah Sakit yang di gadang-gadang menjadi tempat Cuci darah terbesar di Kabupaten Indramayu tersebut, kini tidak beroperasi lagi.

Penyidik KPK juga telah melakukan penggeledahan dan penyegelan bangunan rumah sakit tersebut, KPK menduga rumah sakit yang tidak memeiliki ijin operasional itu di bangun menggunakan hasil pencucian uang haram Rohadi.

Diketahui sebelumnya, Direktur RS Reysa Permata dr. Zaenal Arifin MM, yang pernah tersangkut kasus korupsi investasi fiktif disaat ia menjabat Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupatan Indramayu.

Mencuatnya kasus korupsi itu berdasarkan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang melakukan pemeriksaan laporan keuangan RSUD Kab. Indramayu. BPK menemukan di Tahun Anggaran 2013 adanya pengeluaran dari kas BLUD RSUD Indramayu senilai 5 miliar yang tercatat ke rekening investasi jangka pendek.

Setelah dilakukan pemeriksaan oleh BPK, diketahui dana 5 miliar tersebut di Depositokan kedalam rekening pribadi a/n, Zaenal Arifin, yang tercatat beralamat di Jl. Desa Putra Jaya, No 4, RT 001 Rw 07, Jakarta Selatan. Deposito tersebut dengan nomor seri sertifikat  888837856, berada di Bank Permata, Cabang Wolker Mangunsidi, Jakarta.

Dengan hasil temuan itu, BPK akhirnya melakukan uji petik konfirmasi kepada Bank permata yang di maksud, No.179/S/XVIII.BDG/05/2014. Diketahui, pada 16 Mei 2014, Bank Permata, Cab. Wolker Mangunsidi, Jakarta, mamberikan jawaban konfirmasi yang tertuang dalam surat No.024/5K-CCC/HPC/V/2014. Terungkap bahwa Bank Permata tidak pernah mengeluarkan deposito nomor seri sertifikat 888837856, atas nama Zaenal Arifin tersbut.

Saat itu Plt. Direktur RSUD Kab. Indramayu, dr. Zaenal Arifin yang menandatangani pengeluaran kas BLUD senilai 5 miliar tersebut, tidak dapat membuktikan keberadaannya. Hal inilah yang mendorong pihak Kejaksaan segera mengusutnya, hingga berlanjut ke persidangan.

Sementara itu di Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung, tempat dr. Zaenal diadili dengan Majelis hakim yang diketuai Marudut Bakara SH, MH, akhirnya mengganjarnya dengan hukuman 2 tahun penjara dan denda 50 juta.

Berselang bebas menjalani hukuman, dr Zaenal yang masih berstatus PNS diperbantukan di Rumah Sakit Reysa Permata, Cikedung , dan ia menduduki jabatan Direktur di Rumah Sakit tersebut yang menggantikan dr. Arif, Direktur sebelumnya.

Menurut sumber WartaOne, pihak Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Jakarta, telah mengeluarkan keputusan yang berkaitan status PNS dr. Zaenal. Dalam keputusannya, dr. Zaenal harus diberhentikan tetap. hal itu sesuai dengan UU No. 5 Tahun 2014, tetang Aparatur Sipil Negara ( ASN ).

Sementara itu WartaOne mencoba mengirimkan pesan pendek melalui selulernya Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Indramayu, Edi Mulyadi.

 ” Silahkan ke kantor ya, nanti hari senin jam 09.00, ” jawab Edi, melalui pesan pendek yang diterima WartaOne.

WartaOne menyambangi kantor BKD yang bersebelahan dengan Kantor Bupati Indramayu, ” Dari WartaOne ? oh ya mas, kata pak Edi mohon maaf tidak bisa menemui soalnya ada rapat mendadak dengan Ibu Bupati, silahkan saya antar keruangan pak Atang ya. ” kata salah satu Staf BKD.

Diruangannya lantai atas, Kepala Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Kepegawaian BKD, Atang Riko HB, M.Si, menjelaskan, berkaitan status PNS dr. Zaenal yang masih tetap seperti dulu, pemberhentian sementara. ” Status PNS dr. zaenal masih  pemberhentian sementara, ” katanya, senin, 18/07/2016.

Ia menilai hal itu sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Indramayu, menurutnya saat pihak kejaksaan melakukan penyelidikan terhadap dr. Zaenal, yang diduga melakukan tindak pidana korupsi maka sesuai dengan peraturan yang berlaku diberhentikan sementara dari jabatan PNS nya.

”Gaji yang 50 persen, tetap kami masih berikan. adapun gaji kepangkatan, kenaikan gaji berkala dan sebagainya belum bisa kami berikan, ” ujarnya.

Atang beranggapan pada pasal peraturan yang berlaku disebutkan apabila keputusan hakim telah tetap, maka diberhentikan permanen dari PNS nya.

”PP 64, PP 6 kalau gak salah, itu tahunnya sudah lama sekali namun masih berlaku tahun 1966, apalagi sekarang muncul UU ASN Tahun 2014,” jelasnya.

Atang mengakui pihaknya telah melimpahkan permasalahan dr. Zaenal kepada atasannya, Bupati Indramayu sekaligus Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

”Insyaallah, kami melangkah sesuai batas tugas, kewenangan yang ada di BKD, kami telah menyampaikan Telaan Staf serta kajian hukumnya kepada beliau ( Bupati-red ), karena bagaimanapun juga kewenangan keputusan ada ditangan beliau.” tuturnya.

Ia mengakui saat ini pimpinannya belum memberikan keputusan yang berkaitan status PNS dr. Zaenal, hingga kini masih pemberhentian sementara.

”Kami bukan bermaksud melindungi, dan tidak berani mengambil sikap A atau B, sesuai dengan SK Bupati yang telah dikeluarkan, pemberhentian sementara. ” katanya.

Saat di singgung berkaitan keputusan dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN), terkait status dr. Zaenal yang harus diberhentikan tetap dari PNS nya, Atang mengakui pihaknya telah mengetahui hal tersebut.

”Memang BKN Pusat dan Bandung telah mengeluarkan itu, jelas sikap disana tidak bisa di tawar-tawar lagi upaya pemberhentian permanen. kami juga kontak-kontakan dengan pejabat disana, ya itu tadi mas keputusannya begitu. ” ujarnya.

Namun, menurut Atang pihaknya tidak semerta-merta memutuskan hal itu, sebab, ia beranggapan yang mempunyai kewengan hal itu PPK ( Bupati-red).

”Kami hanya bawahan mas, keputusan apapun tetap di Ibu Bupati selaku PPK, kami hanya mengikuti prosedur aturan main yang ada.” pungkasnya.

Subscribe

Ikuti informasi penting, menarik dan dekat dengan kita sepanjang hari, hanya di WartaOne.co.id

No Responses

Comments are closed.